SETAJAMPENA.com, Sidoarjo – Pemprov Jawa Timur bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan tengah mematangkan rencana pengalihan trayek rel kereta api yang melintasi kawasan sekitar semburan lumpur di Sidoarjo. Langkah mitigasi ini diambil menyusul tingginya tingkat kerawanan wilayah tersebut terhadap potensi amblasnya permukaan tanah.
Wacana pemindahan jalur ini mengemuka setelah Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, bersama Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya, Denny Michels Adlan, melakukan peninjauan langsung ke lapangan pada Kamis (23/7/2026). Inspeksi tersebut dilakukan setelah terpantau adanya rembesan lumpur yang keluar dari area tanggul di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.
Berdasarkan hasil paparan dalam peninjauan itu, Emil mengungkapkan bahwa merujuk pada kajian mikrozonasi kerentanan yang dirilis pada tahun 2021 silam, kawasan tersebut dikategorikan sebagai zona deformasi vertikal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa wilayah itu memiliki probabilitas amblesan tanah yang tergolong ekstrem dan mengancam keselamatan transportasi publik.
“Ternyata, beliau [Denny] sudah berkomunikasi dengan PPLS Sidoarjo. Jawabannya, ada kajian mengenai mikrozonasi kerentanan di tahun 2021. Memang ini daerah deformasi vertikal, artinya kemungkinan terjadinya ambles itu sangat-sangat tinggi dan ini sangat berbahaya,” ungkap Emil saat menjelaskan situasi di lokasi.
Faktor keselamatan dan kondisi geologis yang labil tersebut kini menjadi pertimbangan krusial dalam proyek ambisius pembangunan jalur ganda (double track) rute Sidoarjo menuju Malang. Proyek infrastruktur ini sebelumnya digagas oleh Pemprov Jatim guna menghadirkan konektivitas moda transportasi massal rel yang lebih cepat, aman, dan nyaman bagi mobilitas masyarakat antarwilayah.
Sebagai solusi jangka panjang, salah satu alternatif skema pengalihan yang sedang dikaji secara mendalam adalah menggeser lintasan rel dari Sidoarjo menuju ke arah barat melintasi kawasan Tulangan, kemudian membentang ke selatan, sebelum akhirnya kembali terhubung dengan jalur utama di daerah Gunung Gangsir menuju Malang.
“Tapi dengan urgensi ini, maka kita tadi sudah mengkaji, kita akan laporkan ke Bu Gubernur dan Pak Dirjen Perkeretaapian, bahwa sebaiknya ini digeser,” lanjutnya.
Dalam perancangan teknis jalur pengganti tersebut, pemerintah daerah memastikan bahwa aksesibilitas masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Letak stasiun baru yang nantinya akan menggantikan fungsi Stasiun Tanggulangin dan Porong dipastikan tidak akan berada di titik yang terlalu jauh dari lokasi asal.
“Jadi nanti dari Sidoarjo belok dulu ke Tulangan, ke arah barat. Dari Tulangan ke selatan. Jadi ke selatan mungkin dari sini sekitar tiga sampai empat kilometer. Jadi warga yang biasa pakai Stasiun Tanggulangin dan Porong itu tidak merasa terlalu jauh berpindah stasiun penggantinya,” terang Emil merinci proyeksi rute alternatif tersebut.
Sementara itu, pihak DJKA Kemenhub melalui Denny Michels Adlan memaparkan bahwa rencana realokasi jalur kereta ini sebenarnya sempat menjadi agenda strategis di masa lalu. Bahkan, otoritas perkeretaapian telah merintis proses pengadaan lahan sepanjang kurang lebih lima kilometer sebelum akhirnya agenda tersebut terpaksa mengalami penundaan akibat terjangan pandemi COVID-19.
“Pastinya kita harus lihat dulu apakah perkembangan dari bencana ini arahnya ke sana atau tidak. Karena kita perlu meyakini dulu kalau memang ini clear aman, kita teruskan. Karena pada saat pandemi ini sempat berhenti,” ujar Denny.
Secara keseluruhan, kebutuhan lahan untuk merampungkan proyek pengalihan trayek sepanjang kurang lebih 20 kilometer tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut. Seluruh skema perencanaan, termasuk evaluasi teknis dan kelanjutan pembebasan lahan, dijadwalkan akan dibahas secara komprehensif dalam rapat tingkat pimpinan tinggi di lingkup DJKA pada awal pekan depan. Terkait kebutuhan pembiayaan proyek bernilai besar ini, pemerintah membuka peluang pemanfaatan skema pendanaan melalui pinjaman luar negeri KfW maupun alokasi anggaran dari APBN.
“Mungkin ini salah satu topik yang kita bahas. Termasuk juga dengan Pak Dirjen apakah ini memakai APBN untuk kajiannya dan juga mungkin terkait dengan pembebasan lahan,” pungkasnya. net
Redaktur: Audi
