Foto : Chalid Tualeka Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan iklim Nahdlatul Ulama Provinsi Riau. SP/ABIDIN
SETAJAMPENA. Com, Riau. Bursa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pasca-Muktamar NU ke-35 di Tambakberas, Jombang, mulai menarik perhatian. Sejumlah nama disebut memiliki peluang mengisi posisi strategis tersebut. Salah satunya Juri Ardiantoro, figur yang memiliki pengalaman panjang di lingkungan NU sekaligus berada di lingkar pemerintahan.
Juri saat ini menjabat Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) RI. Sebelumnya, ia dikenal sebagai mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Ia juga memiliki rekam jejak sebagai aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Pemuda Ansor.
Kombinasi pengalaman organisasi dan pemerintahan inilah yang membuat nama Juri menarik dalam membaca konfigurasi kepengurusan PBNU ke depan. Dalam perhelatan Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU) Tambakberas, Juri juga disebut memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan agenda besar organisasi tersebut.
Nama Juri kemudian dinilai memiliki modal yang cukup lengkap. Di satu sisi, ia mempunyai pengalaman dan jaringan di lingkungan NU. Di sisi lain, posisinya di pemerintahan memberikan pengalaman dalam memahami birokrasi dan komunikasi kelembagaan negara.
Jika nantinya dipercaya menjadi Sekjen PBNU, kombinasi tersebut berpotensi menjadi kekuatan untuk memperkuat komunikasi antara PBNU dengan pemerintah.
Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Riau, Chalid Tualeka, SIP, turut mencermati dinamika tersebut.
Menurut Chalid, konfigurasi kepengurusan PBNU pasca-Muktamar NU ke-35 tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian posisi. Jaringan organisasi, pengalaman para tokoh, serta kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai pihak juga menjadi bagian penting dalam menentukan kekuatan kepengurusan.
Dalam konteks tersebut, figur yang memiliki pengalaman di lingkungan NU sekaligus memahami tata kelola pemerintahan dapat mempunyai nilai strategis bagi organisasi.
Posisi Sekjen PBNU sendiri bukan sekadar jabatan administratif. Sekjen memiliki peran penting dalam memastikan roda organisasi berjalan, mengkoordinasikan struktur, serta membangun komunikasi kelembagaan dengan berbagai pihak.
Dari sinilah kemudian muncul spekulasi bahwa Juri dapat menjadi semacam “Penghubung istana” bagi PBNU apabila nantinya dipercaya masuk dalam struktur kepengurusan.
Namun, istilah tersebut harus ditempatkan secara proporsional. Posisi Juri sebagai Wamensesneg tidak otomatis berarti dirinya merupakan representasi pemerintah di dalam PBNU. Begitu pula pengalaman di pemerintahan bukan jaminan seseorang akan mendapatkan posisi tertentu dalam organisasi.
Justru, apabila dipercaya menjadi bagian dari kepengurusan PBNU, pengalaman tersebut dapat menjadi modal untuk membangun komunikasi konstruktif antara organisasi dengan pemerintah, selama tetap menjaga independensi PBNU.
Bagi organisasi sebesar NU, keseimbangan menjadi penting. PBNU membutuhkan hubungan yang baik dengan pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa. Namun, pada saat yang sama, organisasi juga harus tetap memiliki ruang kritis dan independen dalam menjalankan fungsisosial keagamaannya.
Karena itu, dinamika bursa Sekjen PBNU menarik dicermati. Pertarungannya bukan hanya soal siapa yang mendapatkan kursi, tetapi juga menyangkut arah organisasi, kekuatan jaringan, dan pola hubungan PBNU dengan pemerintah ke depan. Nama Juri Ardiantoro berada dalam pusaran dinamika tersebut.
Apakah ia benar-benar akan masuk dalam jajaran strategis PBNU dan dipercaya sebagai Sekjen? Ataukah nama tersebut hanya menjadi bagian dari spekulasi yang berkembang setelah Muktamar NU ke-35?
Untuk saat ini, belum ada keputusan resmi.
Keputusan akhir mengenai komposisi kepengurusan, termasuk posisi Sekjen, tetap berada dalam mekanisme organisasi dan tim formatur. Bursa Sekjen PBNU pun masih terbuka. Yang ditunggu bukan hanya siapa yang duduk di kursi Sekjen, tetapi juga ke mana arah nahdlatul ulama dibawa setelah Muktamar NU ke-35. (Din).
Editor : Hikmah/ red
