Sidoarjo, setajampena.com – PHK Pengurus Serikat di PT Sari Murni Jaya mengundang perhatian publik setelah ratusan buruh menggelar aksi di depan gerbang perusahaan di Desa Popoh, Wonoayu, Sidoarjo, Kamis (16/7/2026). Mereka menolak pemutusan hubungan kerja terhadap empat pekerja yang dinilai bermasalah secara prosedural.
Aksi dipimpin PUK SPLP FSPMI bersama Pimpinan Cabang FSPMI Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk sikap resmi organisasi terhadap kebijakan perusahaan.
Empat pekerja yang terkena PHK adalah Agus Widodo, Moch. Antok, Muhamad Mujiono, dan Subantar. Perusahaan menyebut keputusan tersebut diambil untuk efisiensi usaha.
FSPMI menilai alasan tersebut perlu diuji karena perusahaan diduga belum menjalankan prosedur sesuai PP Nomor 35 Tahun 2021, termasuk kewajiban pemberitahuan PHK kepada pekerja dan serikat.
Serikat juga menyatakan berbagai alternatif penyelamatan hubungan kerja belum ditempuh sebelum keputusan PHK dijalankan.
Poin yang dipersoalkan FSPMI :
- Dugaan prosedur PHK tidak
sesuai aturan. - Alternatif efisiensi belum
dilakukan. - Tiga pengurus serikat ikut
terkena PHK. - Perusahaan masih memakai
tenaga outsourcing.
Menurut FSPMI, kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan alasan efisiensi yang dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja.
Sebagai tindak lanjut, FSPMI telah melayangkan surat penolakan dan somasi kepada manajemen perusahaan.
Organisasi juga menyampaikan pemberitahuan aksi unjuk rasa dan mogok kerja kepada Disnaker Kabupaten Sidoarjo sesuai ketentuan.
Apabila tidak tercapai penyelesaian, aksi lanjutan akan digelar mulai Senin pekan depan.
Persoalan ini diperkirakan berkembang menjadi isu penting hubungan industrial di Sidoarjo karena menyangkut perlindungan hak pekerja sekaligus kepastian hukum bagi dunia usaha.
Penyelesaian sengketa PHK di PT Sari Murni Jaya membutuhkan komunikasi terbuka dan mekanisme hukum yang berlaku agar hak pekerja terlindungi serta stabilitas hubungan industrial tetap terjaga. (Wadir)
