Wakil Ketua DPRD Adinda Denisa dan perwakilan Mahasiswa
Pasuruan, SETAJAMPENA.COM
Study Tour DPRD menjadi sarana pembelajaran langsung bagi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan pada Jumat pagi (17/7/2026) itu bertujuan memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai tugas pokok dan fungsi legislatif serta peran DPRD dalam sistem pemerintahan daerah.
Kunjungan tersebut bukan merupakan aksi unjuk rasa, melainkan agenda akademik yang dikemas dalam bentuk study tour. Para mahasiswa memperoleh kesempatan berdialog langsung dengan unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan mengenai proses legislasi, pengawasan, penganggaran, hingga kepemimpinan dalam pemerintahan daerah.
Rombongan mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Adinda Dinesi, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Fatiyyah Az-Zahrah, serta Ahmad Fatan Al Banna, anggota DPRD dari Kabupaten Madiun yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

(Puluhan mahasiswa FPCI Universitas Muhammadiyah Malang melakukan study tour ke DPRD Kabupaten Pasuruan untuk mempelajari tugas, fungsi legislatif, serta kepemimpinan melalui diskusi interaktif bersama anggota dewan)
Selama kunjungan, para mahasiswa mengikuti diskusi interaktif yang membahas fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Selain itu, peserta juga diajak mengunjungi sejumlah ruang kerja di lingkungan DPRD untuk mengenal secara langsung aktivitas dan mekanisme kerja lembaga tersebut.
Fatiyyah Az-Zahrah menjelaskan bahwa kegiatan seperti ini penting untuk membangun pemahaman generasi muda terhadap sistem demokrasi Indonesia. Menurutnya, mahasiswa perlu mengetahui bagaimana DPRD menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis serta akuntabel.
“Kegiatan ini sangat bagus untuk memberikan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai sistem demokrasi dan fungsi DPRD serta perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel,” ujarnya.
Memahami Kebijakan Publik dan Tantangan Kepemimpinan
Selain membahas tugas pokok dan fungsi DPRD, peserta juga memperoleh materi mengenai proses pembentukan kebijakan publik. Diskusi mencakup tahapan pengambilan keputusan, mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat, hingga berbagai tantangan yang dihadapi lembaga legislatif dalam menjalankan tugasnya.
Materi lain yang menjadi perhatian peserta adalah tentang leadership atau kepemimpinan. Wakil Ketua DPRD Adinda Dinesi memberikan pemahaman mengenai pentingnya karakter pemimpin yang mampu mengambil keputusan, membangun komunikasi, serta menghadapi tantangan fiskal, dinamika pasar, dan transformasi ekonomi yang terus berkembang.
Pembekalan tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa, khususnya yang berasal dari bidang hubungan internasional, agar memahami hubungan antara kebijakan daerah dengan pembangunan nasional maupun tantangan global.
Salah satu peserta, Daniel, mahasiswa semester dua Program Studi Hubungan Internasional UMM, mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru selama mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, pengalaman berdialog langsung dengan anggota DPRD memberikan sudut pandang yang berbeda dibandingkan materi yang dipelajari di ruang kuliah.
“Ini ilmu yang baru yang tidak kami dapat di meja perkuliahan. Melalui dialog dan interaksi tadi kami banyak diberi pemahaman oleh para anggota dewan,” katanya.
Ia menilai kunjungan akademik seperti ini dapat menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di kampus dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di lapangan. Interaksi langsung dengan para legislator juga membuka ruang diskusi mengenai berbagai isu kebijakan publik yang dihadapi daerah.
Kegiatan study tour ini diharapkan mampu meningkatkan literasi politik, memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap fungsi lembaga legislatif, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan bagi generasi muda. Dengan mengenal secara langsung proses kerja DPRD, mahasiswa diharapkan lebih siap berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan kehidupan demokrasi yang sehat.(Syafi’i/red).
