SETAJAMPENA.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan merilis data terbaru mengenai posisi total utang pemerintah pusat hingga akhir Semester I-2026. Per 30 Juni 2026, nilai utang pemerintah tercatat mencapai Rp10.293,69 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 41,26%.
Berdasarkan laporan resmi DJPPR yang dirilis pada Selasa (11/8/2026), posisi utang tersebut mengalami peningkatan dibandingkan catatan akhir Maret 2026 yang berada di angka Rp9.920,42 triliun dengan rasio 40,75% terhadap PDB.
“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,11 persen,” tulis laporan DJPPR.
Secara rinci, total utang pemerintah pusat tersebut bersumber dari dua instrumen utama:
Surat Berharga Negara (SBN): Sebesar Rp8.966,79 triliun yang mendominasi 87,11% dari total komposisi utang.
Pinjaman: Sebesar Rp1.326,90 triliun.
Meskipun nominal utang menyentuh angka Rp10.293 triliun, pihak Kementerian Keuangan memastikan bahwa rasio utang terhadap PDB yang sebesar 41,26% tersebut masih berada jauh di bawah batas aman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 60% terhadap PDB. (net)
Redaktur: Audi
