Foto : seorang siswi berusia 16 tahun berinisial FP dilaporkan mengalami “gangguan ingatan” hingga tidak lagi mengenali guru dan teman sekelasnya.SP/HIKMAH
SETAJAMPENA.Com,Jakarta.
Lokasi 2 sekolah. MTs Negeri 3 Pati dan SMP Negeri 1 Gembong, kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Luky Pratugas Narimo, kepada wartawan saat ditemui di SMP Negeri 1 Gembong, dilansir detikJateng, Rabu (9/9/2026).
Ratusan siswa di 2 sekolah menengah pertama di Kecamatan Gembong, Pati, diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis atau MBG. Mereka mengalami mual dan diare.
Selain di Pati, ribuan kasus keracunan juga terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Akibat keracunan menimbulkan dampak beragam. Salah satunya, kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dimana seorang siswi berusia 16 tahun berinisial FP dilaporkan mengalami “gangguan ingatan” hingga tidak lagi mengenali guru dan teman sekelasnya.
Anggota Komisi IX DPR RI Nur-hadi menilai kasus yang terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo, tersebut sudah masuk kategori serius dan membutuhkan penanganan menyeluruh. Ia meminta pemer-intah memastikan keselamatan serta pemulihan seluruh korban.
Foto : ilustrasi karikatur banyaknya kasus keracunan MBG.
“Kasus di Berastagi, Karo ini sudah masuk kategori serius dan tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Yang paling memprihatinkan adalah adanya anak yang sampai harus menjalani perawatan berulang dan dilaporkan mengalami gangguan ingatan. Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian serius, karena keselamatan dan masa depan anak tidak boleh menjadi risiko dari sebuah program pemerintah,” ujar Nurhadi di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Selain pada sampel makanan, bakteri Staphylococcus aureus juga ditemukan dalam sampel muntahan salah satu korban.
Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, Nurhadi meminta pemerintah memastikan seluruh korban memperoleh pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas, termasuk pemantauan terhadap kemungkinan dampak kesehatan dalam jangka panjang.
“Seluruh korban harus mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas, termasuk pemantauan dampak kesehatan jangka panjang, bukan hanya sampai gejala akutnya hilang. Pemerintah juga harus membuka hasil investigasi secara transparan kepada orang tua korban maupun masyarakat,” tegasnya.
Nurhadi juga mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab menyediakan makanan dalam program MBG tersebut.
Audit, menurut dia, harus mencakup seluruh tahapan penyediaan makanan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga makanan dikonsumsi oleh siswa.
“Harus dilakukan audit total terhadap SPPG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses mema sak, penyimpanan, distribusi, transportasi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa,” jelasnya.
Ia menilai penanganannya, Armor Toreador, disebut sebagai titik balik yang membuatnya melepas karier dan berfokus pada peran sebagai istri dan ibu rumah tangga.
Kasus tidak cukup hanya dengan mencopot kepala SPPG. Apabila hasil investigasi dan bukti ilmiah menunjukkan adanya unsur kelalaian, Nurhadi meminta penegakan hukum serta pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, terulangnya kasus dugaan keracunan menu MBG di sejumlah daerah mendesak pentingnya pembenahan manajemen keselamatan pangan masif. Program berniat mulia ini sejatinya menjadi investasi gizi anak sekaligus pemantik ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, pedagang, dan petani daerah. Namun, pengolahan pangan dalam porsi masif menyimpan kompleksitas teknis yang berlipat ganda dibanding memasak porsi kecil.
Pakar Keamanan Pangan IPB Eko Hari Purnomo menegaskan bahwa menyiapkan makanan skala besar tidak bisa disamakan dengan sekadar memperbesar ukuran wadah atau wajan. “Memasak untuk seribu sampai tiga ribu orang secara teknologi sangat menantang, dan secara keamanan risikonya meningkat drastis,” ujar Eko.
Komentar dan kritik pembaca SETAJAMPENA. Com.
Program unggulan sih boleh boleh saja, tidak ada yang melarang, kesalahannya tidak ada evaluasi secara menyeluruh ungkap Arthur B. Rotte, jangankan program unggulan seorang Presiden, UUD 45 saja bisa di Amandemen, jika itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi ini soal nasi satu piring saja, masa iya sih tidak bisa direvisi, lanjut Arthur. Tanpa MBG rakyat Indonesia tetap sehat sehat saja.
Foto : Arthur B.Rotte
Coba lihat itu warung warung di pinggìr Kali, pinggir Rel Kereta tidak ada pengawasan BGN dan dinas kesehatan yg terkait, orang makan tiap hari dari pagi sampe malam tapi tidak ada yang keracunan, tidak pakai standar gizi lagi, lha ini MBG dengan segala fasilitas mewah dan kesempatan untuk kong kalikong atau korupsi sungguh luar biasa, pungkas Arthur B.Rotte, pembaca setia dan pemerhati dari akar rumput masalah MBG (Makan Beracun Gratis diplesetkannya).
Risiko utama timbul dari ancaman mikroba patogen yang memicu infeksi maupun intoksikasi pada hidangan. Bahayanya, mikroba patogen tidak selalu mengubah aroma, rasa, atau tampilan fisik makanan seperti halnya mikroba pembusuk. “Mikroba patogen bisa ada di makanan yang rasanya tetap enak,” katanya. (Net).
Editor : Hikmah/red
