SETAJAMPENA.com, Jakarta – Posisi utang luar negeri dan domestik Indonesia yang kini telah menembus angka Rp8.000 triliun sempat menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi resmi bahwa kondisi fiskal nasional saat ini masih berada dalam koridor yang aman dan terkendali.
Purbaya menjelaskan bahwa besaran angka nominal tersebut tidak bisa dimaknai secara tunggal. Menurutnya, parameter yang paling krusial untuk mengukur kesehatan fiskal sebuah negara adalah rasio utang dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Hingga saat ini, rasio utang Indonesia tercatat berada di level 40 persen, sebuah angka yang dinilai masih sangat sehat dan jauh di bawah ambang batas maksimal yang ditetapkan dalam regulasi perundang-undangan.
“Utang kita di angka Rp8.000 triliun itu secara nominal memang besar, tetapi harus dilihat rasio terhadap PDB-nya. Saat ini rasio utang kita masih di level 40 persen, dan itu masih dalam kategori aman,” ujar Purbaya saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah senantiasa memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara. Penarikan utang dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan melalui perencanaan yang sangat terukur dengan fokus pembiayaan pada proyek-proyek strategis nasional. Tujuannya adalah agar setiap rupiah yang berasal dari utang mampu memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk untuk akselerasi pembangunan infrastruktur serta program pemberdayaan masyarakat.
Purbaya juga menyoroti kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional. Ia menyebutkan bahwa dibandingkan dengan banyak negara lain yang tengah bergelut dengan krisis fiskal, Indonesia memiliki posisi yang jauh lebih kuat karena disiplin anggaran yang ketat. Kepercayaan investor serta lembaga keuangan internasional terhadap pengelolaan ekonomi Indonesia pun hingga kini tetap terjaga dengan baik berkat transparansi dan tata kelola yang kredibel.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan penarikan utang secara serampangan yang justru berpotensi membebani generasi masa depan. Setiap kebijakan fiskal dirancang untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah dinamika ekonomi global yang penuh dengan tantangan.
“Kami tetap berhati-hati dalam mengelola utang. Kami tidak ingin membebani generasi mendatang, tetapi pada saat yang sama, kami juga perlu memastikan ekonomi tetap tumbuh. Selama rasio utang masih di bawah ambang batas yang diizinkan, kita masih dalam kondisi yang terkendali,” pungkas Purbaya. ekesp, nsk, aud
