SIDOARJO, SETAJAMPENA.COM
— Menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sepanjang ruas jalan Tol Haka, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, bukan sekadar urusan mencari keuntungan. Bagi para pelakunya, ini adalah sebuah perjuangan harian yang jujur, penuh ketekunan, sekaligus ikhtiar panjang untuk menjadi tulang punggung perekonomian keluarga.
Setiap hari, roda usaha kecil di kawasan ini berputar atas dasar harapan. Bagi para pelaku UMKM, hasil yang didapat bukan sekadar angka atau omzet besar semata, melainkan sumber penghidupan utama untuk dapur yang harus tetap ngebul.
Menjalankan usaha kecil juga menjadi proses mental tersendiri; melatih kesabaran luar biasa saat pembeli sepi, serta menuntut konsistensi tinggi untuk terus buka setiap hari. Lebih dari itu, rezeki yang halal membawa ketenangan hati dan berkah tersendiri bagi keluarga di rumah.
Namun, harapan untuk mengais rezeki dengan tenang di kawasan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ibarat pepatah ada gula ada semut, di mana ada geliat ekonomi dan keramaian usaha, di situlah para pihak tak bertanggung jawab mulai berdatangan.
Seiring berjalannya aktivitas ekonomi di ruas jalan Tol Haka, tantangan terbesar justru datang dari beban pungutan liar (pungli). Pungli yang bersifat harian, mingguan, hingga bulanan ini menjelma menjadi “pajak ilegal” yang secara paksa menggerus keuntungan tipis yang sudah susah payah dikumpulkan oleh para pelaku usaha.
Aksi pemerasan terselubung ini diduga dilakukan oleh berbagai oknum, mulai dari preman setempat, oknum organisasi masyarakat (ormas), hingga oknum aparat berpangkat lokal. Kehadiran para penarik upeti dadakan ini praktis merusak kepastian usaha dan membuat para pelaku UMKM hidup dalam kecemasan.
Ketakutan nyata dirasakan oleh para pedagang kecil di lapangan. Berdasarkan pengakuan narasumber yang enggan disebutkan namanya demi keamanan, para pelaku pungli kerap menebar ancaman dan teror jika permintaan uang mereka tidak dipenuhi.
Kondisi ini bahkan meninggalkan trauma psikologis bagi sebagian pelaku usaha.
”Macam-macam mas, di sini tarikan tiap hari 30 ribu, tapi aku bayar tiap bulan,” ungkap salah satu pelaku UMKM dengan nada cemas, seraya memohon agar identitasnya dirahasiakan karena takut menjadi korban teror lanjutan.
Keberadaan para “pejabat dadakan” tingkat lokal ini kian meresahkan karena mereka melakukan penarikan tanpa payung hukum yang jelas. Praktik lancung ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga mencederai iklim usaha yang sehat di Kabupaten Sidoarjo.
Para pelaku UMKM di ruas jalan Tol Haka kini hanya bisa berharap adanya kehadiran dan ketegasan dari pihak berwenang. Mereka mendambakan jaminan keamanan dan penertiban hukum, agar peluh keringat yang mereka curahkan setiap hari benar-benar berbuah kesejahteraan bagi keluarga, bukan justru habis untuk memperkaya para pencari untung di atas penderitaan rakyat kecil.
Penulis/editor: Syafi’i
