Musrenbangdes Desa Bulusari Kecamatan Gempol membahas penyusunan RKP Desa 2027, usulan RKPD 2028, tantangan anggaran, serta penguatan ekonomi desa melalui kolaborasi lintas sektor.
Pasuruan, setajampena.com
Musrenbangdes Bulusari menjadi forum strategis bagi Pemerintah Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, untuk menyusun arah pembangunan tahun 2027 sekaligus merumuskan usulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2028.
Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., Camat Gempol Hadi Mulyono, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta berbagai unsur kelembagaan desa.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat menegaskan bahwa Musrenbangdes bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi tahapan penting dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan pemerintah.
Menurutnya, seluruh usulan pembangunan harus disusun secara matang agar dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
Samsul Hidayat menjelaskan bahwa desa saat ini menghadapi tantangan besar akibat berkurangnya alokasi anggaran sebagai dampak kebijakan program prioritas nasional. Ia menyebut dana desa yang diterima mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia memaparkan bahwa Desa Bulusari pada tahun 2025 menerima dana desa sekitar Rp1,2 miliar, sedangkan pada tahun 2026 hanya sekitar Rp370 juta atau turun sekitar Rp830 juta. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah desa bersama BPD lebih cermat menentukan skala prioritas pembangunan.
Selain pembangunan fisik, keterbatasan anggaran juga berdampak terhadap sejumlah program pemberdayaan masyarakat, termasuk penyesuaian insentif bagi guru TPQ dan madrasah diniyah yang selama ini bersumber dari kemampuan keuangan desa.
Samsul menambahkan bahwa kondisi serupa juga dialami Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ia menyampaikan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 berkurang sekitar Rp680 miliar sehingga memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah kabupaten juga harus memenuhi kebutuhan anggaran pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sekitar Rp295 miliar yang terdiri atas P3K penuh waktu dan paruh waktu.
Selain itu, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga mengalami penurunan dari sekitar Rp480 miliar pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp223 miliar pada tahun 2026 sehingga beban kewajiban daerah semakin besar.
Dalam arahannya, Samsul mengingatkan bahwa seluruh usulan pembangunan, baik hibah, bantuan sosial maupun pembangunan infrastruktur, wajib diinput melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Ia menegaskan bahwa usulan yang tidak tercatat dalam SIPD tidak memiliki jejak digital perencanaan sehingga tidak dapat diproses dalam mekanisme penganggaran pemerintah daerah.
“Semua usulan harus masuk SIPD agar menjadi bagian dari proses perencanaan dan memiliki peluang untuk direalisasikan,” tegasnya.
Usai sambutan Ketua DPRD, Kepala Desa Bulusari, Hajah Siti Nurhayati, menyampaikan bahwa Musrenbangdes merupakan forum penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan pemerintah.
Ia menjelaskan tema pembangunan Desa Bulusari Tahun 2027 adalah “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi dengan Dukungan Kolaborasi Vertikal dan Horizontal.”
Tema tersebut selaras dengan visi pembangunan desa yang berfokus pada penguatan ekonomi melalui pengembangan pasar desa sebagai motor pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan desa tidak dapat berjalan sendiri. Pemerintah desa membutuhkan sinergi bersama pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, BUM Desa, pelaku UMKM, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, memperkuat ekonomi kreatif, meningkatkan ketahanan pangan, memperbaiki kualitas infrastruktur desa, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Ia juga mengajak seluruh peserta Musrenbangdes menyampaikan gagasan yang konstruktif dengan mempertimbangkan manfaat luas, pemerataan pembangunan, keberlanjutan program, serta kemampuan keuangan desa.
Pemerintah Desa Bulusari, lanjutnya, berkomitmen melaksanakan pembangunan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.
Sementara itu, Camat Gempol Hadi Mulyono mengutip arahan Bupati Pasuruan yang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan potensi desa.
Menurutnya, Desa Bulusari memiliki peluang besar meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), terutama melalui optimalisasi pengelolaan pasar desa yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menilai pasar desa di Bulusari memiliki aktivitas perdagangan yang tinggi dan menjadi salah satu pusat keramaian di Kecamatan Gempol, termasuk sebagai tujuan masyarakat untuk berburu kuliner pada malam hari.
Meski demikian, Hadi mengingatkan masih terdapat sejumlah persoalan administratif yang perlu segera diselesaikan agar potensi ekonomi tersebut dapat dikelola secara maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga mendorong perangkat desa agar aktif menyampaikan usulan pembangunan maupun kebutuhan Bantuan Keuangan (BK) kepada pemerintah daerah melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Menutup sambutannya, Hadi mengingatkan seluruh aparatur desa untuk terus menjaga semangat pelayanan kepada masyarakat meskipun masih terdapat tantangan, termasuk
Melalui Musrenbangdes ini, Pemerintah Desa Bulusari berharap seluruh usulan prioritas dapat tersusun secara realistis, masuk dalam sistem perencanaan daerah, serta menjadi dasar pembangunan yang mampu memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun mendatang.
Editor Syafi’i/red
