BUDAYA, SETAJAMPENA.COM
Mengenal Lurah menjadi langkah penting untuk memahami sistem pemerintahan tradisional Jawa yang berkembang pada masa Kerajaan Mataram. Di tengah munculnya wacana penggunaan kembali sejumlah istilah klasik, seperti Lurah dan Panewu sebagai pengganti Kepala Desa dan Camat, masyarakat mulai menaruh perhatian terhadap struktur birokrasi yang pernah diterapkan selama berabad-abad di tanah Jawa.
Sistem pemerintahan Mataram tidak hanya mengatur hubungan antara raja dan pejabat kerajaan, tetapi juga membentuk tata kelola wilayah hingga tingkat pedesaan. Setiap jabatan memiliki fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab yang berbeda sehingga roda pemerintahan berjalan secara berjenjang dan terstruktur.
Struktur Pemerintahan Berjenjang
Dalam tata pemerintahan Mataram, jabatan tertinggi setelah raja ditempati oleh Patih. Patih menjadi pelaksana utama perintah raja sekaligus penanggung jawab administrasi pemerintahan kerajaan. Jabatan ini bahkan terbagi menjadi Patih Njero dan Patih Njaba sesuai lingkup tugasnya.
Di bawah Patih terdapat Adipati yang menjalankan pemerintahan wilayah sekaligus menjadi pemimpin militer dalam kondisi tertentu. Selanjutnya terdapat Bupati, yaitu pejabat yang memimpin suatu daerah dengan tingkat otonomi tertentu. Bupati tetap menjalankan pemerintahan berdasarkan perintah raja dan arahan Patih.
Struktur pemerintahan kemudian dilengkapi oleh Tumenggung, Wedana, Punggawa, serta Hariya. Tumenggung bertugas mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus bertanggung jawab terhadap perlengkapan kerajaan. Wedana menjadi pemimpin wilayah sekaligus perantara administrasi, sedangkan Punggawa memimpin pelaksanaan upacara kenegaraan dan dapat menggantikan Patih ketika berhalangan. Hariya berasal dari keluarga raja yang membantu mengatur pekerjaan para pejabat di lingkungan istana.
Di tingkat pemerintahan daerah, jabatan Kaliwon berperan sebagai pemimpin yang menerima langsung perintah dari Bupati. Di bawahnya terdapat Panewu yang meneruskan kebijakan kepada wilayah yang lebih kecil. Dalam sejarah pemerintahan Jawa, Panewu dikenal sebagai pejabat administratif yang menghubungkan pemerintah daerah dengan aparat desa.
Jabatan Mantri memiliki kedudukan penting karena berhak mengikuti musyawarah bersama pejabat tinggi kerajaan. Mantri menjalankan tugas pemerintahan berdasarkan prinsip moral dan etika, sehingga tidak hanya bertanggung jawab terhadap administrasi, tetapi juga menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu terdapat sejumlah jabatan lain seperti Hariya Papati, Tandha Moi, Kabayan, Ngabehi, Demang, Palimpingan, Pasingsingan, Palingsingan, Pakulupan, hingga Mantri Panglima. Masing-masing memiliki tugas khusus, mulai dari mengatur kebijakan, penempatan pejabat, koordinasi pekerjaan, hingga pengawasan wilayah tertentu.
Lurah Memimpin Pemerintahan Desa
Di tingkat pedesaan, jabatan Lurah atau Kapala menjadi pemimpin masyarakat desa. Lurah bertanggung jawab mengelola kehidupan pemerintahan desa sekaligus menyampaikan kebijakan dari pemerintah di atasnya kepada masyarakat.
Di bawah Lurah terdapat Patinggi yang membantu mengatur pembagian tugas masyarakat, kemudian Bekel yang bertanggung jawab menjaga ketertiban desa serta memastikan aturan berjalan dengan baik. Struktur pemerintahan desa juga mengenal Sikep, yaitu warga yang memiliki pekerjaan namun belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara memadai.
Sementara itu terdapat jabatan Umbul yang memiliki kedudukan setara Panewu, Bubuyut sebagai tokoh teladan desa, serta Aden-aden yang menjadi penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintahan yang lebih tinggi.
Belakangan, istilah Lurah dan Panewu kembali menjadi perhatian setelah muncul wacana penggunaan istilah pemerintahan tradisional sebagai pengganti Kepala Desa dan Camat di sejumlah daerah. Penggunaan istilah tersebut dinilai dapat memperkuat identitas budaya lokal sekaligus menghidupkan kembali nilai sejarah pemerintahan Jawa.
Namun, para pemerhati sejarah menilai bahwa penggunaan istilah tradisional tidak cukup hanya mengganti nama jabatan. Pemahaman terhadap fungsi, kewenangan, serta filosofi yang melekat pada setiap posisi juga menjadi bagian penting agar makna historisnya tetap terjaga.
Terlepas dari perkembangan kebijakan di masa depan, struktur pemerintahan Mataram menunjukkan bahwa masyarakat Jawa telah mengenal sistem administrasi yang rapi, berjenjang, dan memiliki pembagian tugas yang jelas. Warisan tersebut menjadi bagian penting dari sejarah pemerintahan Nusantara sekaligus memperlihatkan bagaimana nilai budaya dan tata kelola pemerintahan berkembang seiring perjalanan waktu.(Syafii/red).
