SETAJAMPENA. Com, Jakarta. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, sikap dari Presiden dalam pernyataannya sehari lalu bisa dipandang sebagai dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi.”KPK memandang hal itu sebagai bentuk kepercayaan dan dukungan penuh Bapak Presiden terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, dengan tetap menempatkan setiap proses penegakan hukum berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Budi saat dimintai tanggapan, Kamis (17/9/2026).
KPK Nyatakan Pemanggilan Menteri Nusron Wahid Terbuka Lebar Budi menyebut. KPK juga memandang jika pernyataan Presiden itu sebagai lam pu hijau terhadap langkah penegakan hukum yang akan dilakukan. Dia pun meyakini, Presiden melalui pernyataannya itu memberi pesan agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan efektif ketika ada upaya bersih-bersih dari perbuatan menyimpang setiap pembantu Presiden
“Sebab, korupsi bukan hanya persoalan hukum. Korupsi memiliki dampak yang jauh lebih luas terhadap kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat,” jelas Budi.
Soal Presiden Beri Sinyal KPK Periksa Menteri Nusron, Istana menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK terkait kasus dugaan suap perizinan HGB Summarecon Bogor yang menyeret sejumlah nama di
Kementerian ATR/BPN.
Sebelumnya Presiden Pra bowo Subianto menyatakan tidak menutup kemungkinan melakukan perombakan kabi net (reshuffle) jika ada pejabat yang terbukti bermasalah secara hukum atau untuk mencari figur yang lebih kompeten. KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap suap HGB Summarecon Bogor, di mana empat orang di antaranya diduga merupakan pihak ke percayaan atau orang dekat Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Pihak KPK menyatakan bahwa pemanggilan terhadap Menteri Nusron Wahid ter buka lebar dan bergantung sepenuhnya pada kebutuhan alat bukti serta pengembangan penyidikan lebih lanjut. Publik dan sejumlah elemen masyarakat turut mendesak agar pemeriksaan dilakukan secara transparan. Net
Editor : Hikmah/red
