SETAJAMPENA.com, Jakarta – Presiden Prabowo Beri waktu satu bulan memberikan instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026), Presiden menegaskan bahwa segala bentuk perbaikan sistem harus dilakukan melalui kajian yang sangat matang dan tidak boleh terburu-buru.
Pertemuan tersebut secara khusus membahas efektivitas pelaksanaan program MBG di lapangan serta rencana pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu pilar pendukung. Presiden ingin memastikan bahwa kebijakan besar yang menyentuh hajat hidup jutaan anak Indonesia ini memiliki fondasi yang kuat, baik dari sisi anggaran maupun teknis penyaluran.
Wakil Ketua Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, Presiden memberikan tenggat waktu selama satu bulan bagi jajarannya untuk mematangkan konsep pelaksanaan program yang kini telah menjangkau sekitar 63 juta penerima manfaat tersebut.
“Tapi poin pentingnya begini, Pak Presiden minta dikajilah benar-benar setiap kebijakan yang akan diambil. Tidak perlu terburu-buru, itu pesan dari Pak Presiden, ya,” ujar Agustina saat memberikan keterangan kepada awak media selepas pertemuan.
Salah satu agenda krusial dalam pembenahan ini adalah penataan ulang kriteria target penerima manfaat. BGN saat ini tengah mengkaji wacana pengecualian bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan kategori desil 8 ke atas. Namun, Presiden Prabowo secara khusus memberikan arahan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak psikologis atau kesenjangan sosial di lingkungan sekolah.
Presiden khawatir, pemilahan penerima manfaat yang kurang presisi akan menimbulkan kecemburuan antar-siswa di kelas, di mana sebagian menerima bantuan gizi sementara lainnya tidak. Oleh karena itu, BGN diwajibkan untuk menimbang kembali kebijakan ini dari berbagai aspek, termasuk dari sisi dampak sosial bagi anak-anak.
“Kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis, pertimbangkan dari aspek ini, pertimbangkan dari aspek ini,” tutur Agustina menirukan pesan Presiden.
Ia mengakui bahwa mengelola kebijakan berskala masif dengan target 63 juta orang bukanlah perkara mudah. Oleh karena itu, masa waktu satu bulan yang diberikan Presiden akan digunakan oleh BGN untuk membedah kembali setiap kendala di lapangan dan merumuskan solusi yang lebih inklusif.
BGN juga menyatakan komitmennya untuk segera berkoordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait agar terjadi sinkronisasi data yang lebih akurat. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir kendala teknis yang sebelumnya sempat terjadi, seperti masalah suplai bahan pangan maupun standarisasi dapur umum di berbagai daerah.
“Nah Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi yang seperti itu. Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan, silakan dikaji lagi,” jelas Agustina dengan nada serius.
Pemerintah berharap, melalui masa evaluasi dan penataan selama 30 hari ke depan, program MBG dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan semakin memberikan dampak nyata bagi perbaikan gizi generasi masa depan bangsa. Agustina menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali prinsip kehati-hatian yang diusung oleh Presiden.
“Kembali lagi Pak Presiden intinya adalah silakan dikaji lagi. Pak Presiden tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beliau ingin hati-hati,” pungkasnya. det, kom, aud
