Pemerintah Siapkan Tiga Skema untuk Pastikan Gaji PPPK di Daerah Aman dan Tidak Dirumahkan

SETAJAMPENA.com, Jakarta – Pemerintah pusat bergerak cepat memastikan hak-hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah tetap terpenuhi tanpa adanya ancaman dirumahkan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumumkan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga skema utama untuk membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam mengelola dan memenuhi anggaran belanja pegawai.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Membahas Lanjutan Status PPPK dan ASN Guru di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (10/8/2026). Rapat strategis ini turut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, serta Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.

“Kita sudah exercise beberapa daerah, kami sudah ketemu dengan Menteri PANRB, kemudian juga dengan Menteri Keuangan. Prinsip kita tidak boleh ada opsi pegawai PPPK ini dirumahkan, apalagi menganggur, ya, harus dibayar gajinya,” tegas Tito.

Tiga Skema Dukungan Pemerintah untuk Daerah

Guna mengantisipasi keterbatasan fiskal di sejumlah daerah dalam membayarkan gaji pegawai, pemerintah pusat menerapkan langkah-langkah solutif berikut:

Efisiensi Anggaran Daerah: Pemda diinstruksikan untuk melakukan rasionalisasi anggaran mandiri, seperti memangkas pos pengeluaran untuk perjalanan dinas, rapat-rapat yang tidak esensial, serta belanja makanan dan minuman.

Pembayaran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH): Apabila Pemda memiliki piutang DBH yang belum dibayarkan oleh pusat, dana tersebut akan segera dicairkan untuk menopang pos belanja pegawai.

Pemberian Tambahan Dana Alokasi Umum (DAU): Jika langkah efisiensi telah ditempuh namun kapasitas fiskal daerah masih belum mencukupi sementara alokasi DBH relatif kecil, pemerintah pusat akan mengucurkan tambahan dana melalui DAU.

Kebijakan ini merupakan bentuk atensi khusus dari Presiden RI terhadap stabilitas fiskal di daerah, khususnya dalam membiayai belanja wajib pegawai. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026, total dukungan finansial yang digelontorkan pemerintah pusat mencapai Rp18,9 triliun. Angka tersebut terdiri atas sekitar Rp10 triliun untuk pembayaran kurang bayar DBH dan lebih dari Rp8 triliun dari tambahan DAU.

Solusi Penataan Khusus untuk Guru

Selain skema keuangan, pemerintah juga menyiapkan solusi penataan tenaga pendidik, khususnya guru, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian kewenangan pendidikan.

Sebagai langkah efisiensi beban daerah, pemerintah pusat tengah mengkaji opsi pengalihan status guru agar dapat diangkat menjadi ASN pusat. Nantinya, para guru tersebut dapat ditugaskan kembali ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik, sehingga pemerataan kualitas pendidikan nasional dapat tercapai sekaligus meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). net

Redaktur: Audi