Febri Irawan Darwis menggelar reses DPRD Kabupaten Pasuruan pada 22–24 Oktober 2026. Petani menyampaikan kendala pupuk bersubsidi dan administrasi.
PASURUAN, SETAJAMPENA.COM
– Reses Febri Irawan Darwis pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan pembangunan dan pelayanan publik. Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi Partai Gerindra itu menggelar kegiatan serap aspirasi selama tiga hari, mulai 22 hingga 24 Oktober 2026. Kegiatan terakhir berlangsung di Res Area Bang Kodir, Bangil, Sabtu (24/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Febri yang akrab disapa Mas Febri membuka dialog langsung dengan masyarakat. Ia mendengarkan berbagai keluhan, kritik, serta usulan warga sebagai bahan pembahasan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
Sejumlah persoalan mengemuka dalam pertemuan itu, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan yang belum tuntas, kendala administrasi pelayanan kesehatan, hingga distribusi pupuk bersubsidi. Masyarakat juga menyampaikan kebutuhan dukungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah serta peningkatan kesejahteraan petani.
Persoalan pupuk bersubsidi menjadi salah satu isu utama dalam dialog tersebut. Agus, warga Desa Gajah Bendo, menyampaikan keluhan mengenai terbatasnya jatah dan pasokan pupuk yang diterima petani. Kondisi itu dinilai menyulitkan petani untuk meningkatkan hasil produksi dan pendapatan.
Namun, persoalan distribusi pupuk tidak selalu berkaitan dengan ketersediaan stok. Di wilayah Kecamatan Purwosari, misalnya, pasokan pupuk bersubsidi disebut cukup melimpah. Kendala justru muncul dalam proses penyerapan dan penyaluran di tingkat kelompok tani.
Petani menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan administrasi, terutama ketika harus mengumpulkan data dan menyerahkan KTP asli untuk proses aktivasi aplikasi di kios pupuk.
Batas waktu pengumpulan dokumen yang relatif singkat, sekitar satu hingga dua hari, turut menyulitkan petani.
Masalah serupa juga disampaikan warga dari sejumlah wilayah, termasuk Prigen, Purwosari, dan Pandaan. Petani penggarap kerap menghadapi kendala karena harus menggunakan identitas pemilik lahan untuk menebus pupuk bersubsidi. Tidak semua pemilik sawah bersedia menyerahkan KTP asli kepada pihak lain.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Febri menyatakan akan membawa persoalan administrasi penebusan pupuk bersubsidi ke Dinas Pertanian. Ia juga berencana berkoordinasi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan untuk membahas kendala yang dihadapi petani.
Febri menyampaikan komitmen untuk memberikan jawaban atau kepastian solusi pada Senin atau pekan berikutnya. Ia juga mendorong perbaikan birokrasi agar proses pelayanan dan administrasi di tingkat kabupaten menjadi lebih sederhana serta tidak menyulitkan masyarakat.
Selain persoalan pupuk, forum reses turut membahas pendataan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejumlah pelaku usaha yang pernah menerima bantuan pemerintah belum masuk dalam pendataan terbaru. Karena itu, pembaruan data dan verifikasi menjadi kebutuhan agar pemerintah dapat menindaklanjuti persoalan yang belum selesai dari tahun-tahun sebelumnya.
Dalam dialog tersebut, Febri juga menyoroti pentingnya meningkatkan kesejahteraan petani. Ia mendorong pemerintah daerah membuka ruang partisipasi petani dalam kegiatan pameran, termasuk melalui produk UMKM berbasis pertanian dan kegiatan kebudayaan. Langkah itu diharapkan dapat memperluas kesempatan promosi sekaligus meningkatkan apresiasi terhadap sektor pertanian.
Febri menegaskan bahwa petani perlu memperoleh peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan. Ia mendorong masyarakat agar tetap optimistis dalam mengembangkan potensi ekonomi, sementara pemerintah perlu memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian yang menjadi perhatian pembangunan nasional.
Di bidang pelayanan kesehatan, Febri turut menyinggung rencana Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo membangun rumah sakit di Purwodadi. Ia berharap pembangunan fasilitas tersebut dapat berjalan optimal sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan lebih dekat dan tidak perlu selalu berobat ke Malang.
Berbagai aspirasi yang muncul dalam reses ini menjadi catatan bagi DPRD Kabupaten Pasuruan untuk mengawal kebutuhan masyarakat. Febri berharap persoalan administrasi pupuk, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan dukungan usaha warga mendapat tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah.
Bagi masyarakat, reses tidak sekadar menjadi agenda pertemuan dengan wakil rakyat, tetapi juga kesempatan untuk memastikan keluhan mereka masuk dalam pembahasan kebijakan. Tindak lanjut atas persoalan yang disampaikan petani dan warga akan menjadi ukuran penting sejauh mana aspirasi tersebut mampu mendorong perbaikan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Pasuruan.
Jurnalis: Syafi’i
