Kepala SPPG Desa Paras dipersoalkan sejumlah relawan terkait koordinasi, kehadiran, pembagian tugas, dan tata kelola operasional MBG.
PASURUAN, SETAJAMPENA.COM
– Kepala SPPG Desa Paras menjadi sorotan sejumlah relawan yang terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Paras, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan. Relawan mempersoalkan pola koordinasi, kehadiran pimpinan, pembagian tugas, serta tata kelola operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Keluhan tersebut muncul karena relawan menilai koordinasi internal belum berjalan optimal. Mereka berharap Badan Gizi Nasional (BGN) turun melakukan evaluasi terhadap pengelolaan SPPG, terutama menyangkut kehadiran pimpinan, komunikasi dengan staf dan mitra, serta pembagian pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan sejumlah relawan pada Rabu (2/9/2026), posisi tenaga SEPP disebut tidak tersedia selama kurang lebih tiga bulan. Dalam periode tersebut, sejumlah tugas yang semestinya ditangani tenaga SEPP disebut dirangkap oleh ahli gizi dan asisten lapangan (aslap).
Menurut relawan, kondisi tersebut turut memengaruhi pola kerja dan koordinasi di lingkungan SPPG. Mereka menilai pembagian tugas perlu mendapat perhatian agar setiap unsur pelaksana dapat menjalankan tanggung jawab sesuai fungsi masing-masing.
Selain persoalan pembagian tugas, relawan juga mengeluhkan pola komunikasi Kepala SPPG dengan staf maupun mitra. Mereka menyebut pimpinan SPPG jarang melakukan koordinasi secara bersama-sama ketika menghadapi persoalan operasional.
Relawan menilai pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan di lapangan seharusnya melibatkan tim. Menurut mereka, komunikasi yang terbuka penting untuk mencegah kesalahpahaman dan memastikan setiap persoalan mendapat penyelesaian yang terkoordinasi.
Persoalan lain yang disampaikan relawan berkaitan dengan kehadiran Kepala SPPG. Berdasarkan informasi yang mereka sampaikan, pimpinan SPPG disebut tidak selalu berada di lokasi dan terkadang pulang karena jarak tempat tinggalnya relatif dekat dengan lokasi SPPG.
Namun, informasi mengenai pola kehadiran tersebut masih berasal dari keterangan relawan dan belum mendapat penjelasan langsung dari Kepala SPPG Desa Paras. Karena itu, perlu adanya klarifikasi dari pihak terkait untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Relawan berharap BGN dapat memeriksa persoalan tersebut secara objektif. Mereka meminta evaluasi tidak hanya menyangkut pelaksanaan distribusi makanan, tetapi juga tata kelola internal yang menjadi bagian penting dalam mendukung keberlangsungan program MBG.
BGN Diharapkan Lakukan Evaluasi
Menurut relawan, seorang pimpinan SPPG memiliki peran penting dalam memastikan operasional dapur berjalan teratur. Pimpinan juga perlu membangun komunikasi dengan staf, ahli gizi, aslap, relawan, maupun mitra yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Mereka berharap evaluasi BGN dapat mencakup kehadiran pimpinan, pola koordinasi, pembagian tugas, mekanisme penyelesaian masalah, serta pengelolaan operasional SPPG Desa Paras.
Keluhan mengenai koordinasi juga dinilai penting karena operasional SPPG berkaitan langsung dengan penyediaan makanan dalam program MBG. Kelancaran komunikasi internal menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung ketepatan waktu dan kualitas pelaksanaan di lapangan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Kepala SPPG Desa Paras mengenai berbagai keluhan yang disampaikan sejumlah relawan tersebut.
Konfirmasi dari pihak Kepala SPPG penting untuk memberikan penjelasan mengenai ketersediaan tenaga SEPP, pembagian tugas, pola kehadiran, serta mekanisme koordinasi yang selama ini berjalan.
Di sisi lain, BGN juga diharapkan dapat melakukan pemeriksaan apabila menerima laporan resmi terkait persoalan tersebut.
Pemeriksaan diperlukan agar setiap keluhan dapat dinilai berdasarkan fakta dan dokumen yang tersedia, bukan semata-mata berdasarkan persepsi salah satu pihak.
Program MBG membutuhkan tata kelola yang profesional, koordinasi yang jelas, dan pembagian tanggung jawab yang terukur. Jika terdapat persoalan dalam pengelolaan SPPG Desa Paras, penyelesaian secara objektif akan menjadi langkah penting agar pelayanan makanan bergizi kepada penerima manfaat tetap berjalan sesuai standar.
Dengan demikian, evaluasi bukan hanya penting untuk menjawab keluhan para relawan, tetapi juga untuk memastikan operasional SPPG berjalan tertib, transparan, dan mampu mendukung tujuan program MBG bagi masyarakat.
Wartawan: Dedy
Editor Syafi’i/ red
