SETAJAMPENA.com, Jakarta – Pendiri Partai Gerindra, Rahmat Sorialam Harahap, S.H., mendesak pihak Bareskrim Polri untuk menggali setiap petunjuk serta informasi yang berkaitan dengan dugaan kasus penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyatakan bahwa siapa pun pihak yang dianggap mampu menerangi kasus ini wajib dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya apabila penyidik mendapati alasan yang kuat untuk melakukannya.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Rahmat lewat keterangan resminya di Jakarta pada hari Kamis (5/11/2026), sebagai respons atas berkembangnya isu liar yang membawa-bawa nama Teddy ke dalam pusaran kasus tersebut.
“Kalau penyidik menilai Pak Teddy memiliki informasi yang bisa membantu memperjelas perkara, silakan dimintai keterangan. Prinsipnya berlaku untuk siapa saja. Setiap informasi yang relevan perlu diuji, baik mengenai dugaan peran langsung maupun tidak langsung. Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati,” ujar Rahmat.
Di samping itu, Rahmat memandang penting bagi aparat penegak hukum untuk melacak aliran informasi hasil sadapan tersebut, apakah sempat disalurkan kepada pihak lain atau tidak.
Dirinya sepenuhnya menyerahkan kewenangan kepada pihak penyidik guna menentukan siapa saja yang patut diperiksa beserta kapasitasnya, tentu berdasarkan temuan bukti-bukti yang valid.
Bagi Rahmat, transparansi mengenai keterlibatan masing-masing pihak sangat krusial demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lingkaran terdekat Kepala Negara.
Ia menegaskan agar setiap petunjuk yang ada diselidiki secara adil tanpa pandang bulu, serta memberikan hak jawab kepada pihak-pihak yang namanya terseret sesuai aturan yang berlaku.
Politisi senior Gerindra tersebut kembali menekankan bahwa siapa pun yang berpotensi meluruskan duduk perkara ini harus diperiksa keterangannya, tidak terkecuali Seskab Teddy Indra Wijaya.
“Publik berhak mendapat kejelasan sejauh bisa disampaikan tanpa mengganggu penyidikan. Kalau ada petunjuk, dalami. Kalau setelah diuji sebuah dugaan tidak didukung bukti, hasilnya juga perlu dijelaskan pada waktunya. Itu penting agar orang-orang yang mendampingi Presiden tidak terus dibayangi desas-desus,” imbuh Rahmat.
Menanggapi polemik Penyadapan terhadap Presiden Prabowo, isu ini bermula dari rangkaian agenda kepresidenan tanggal 3–4 November 2026.
Sejumlah media sempat menyoroti perbincangan di dunia maya yang mengaitkan ketidakhadiran Seskab Teddy dengan isu penyadapan tersebut.
Spekulasi ini mendadak ramai lantaran Teddy tidak terlihat di beberapa potret resmi kegiatan Presiden, salah satunya dokumentasi rapat terbatas tanggal 3 November lalu.
Menyikapi hal tersebut, Rahmat menaruh harapan besar agar Bareskrim mampu menyelesaikan perkara ini secara profesional, transparan, serta objektif agar duduk persoalannya menjadi sangat jelas.
Lebih lanjut, ia menilai proses investigasi harus mampu membongkar dalang di balik aksi penyadapan, pihak yang merancang, hingga kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung.
Dirinya meyakini bahwa kasus semacam ini berpotensi melibatkan jaringan yang lebih luas, sehingga seluruh asumsi dan kemungkinan wajib diuji secara mendalam berdasarkan fakta hukum. net
Editor: Audi/red
